Menu

Mode Gelap

News · 29 Sep 2022 23:11 WIT ·

Banggar Soroti Dampak Inflasi Terhadap Petani/Nelayan Luput dalam APBD-P Kota Ternate


 Foto: (https://m.facebook.com/zaenul.rahman Perbesar

Foto: (https://m.facebook.com/zaenul.rahman

TERNATE – Mestinya perhatian terhadap petani dan nelayan di Kota Ternate yang terdampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, turut menjadi perhatian Pemkot Ternate melalui alokasi anggaran dalam APBD-P 2022.

Tetapi hal itu ternyata luput dari perhatian Pemkot Ternate. Karena itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman, meminta alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar yang ditujukan untuk penanganan dampak inflasi di Kota Ternate akibat kenaikan harga BBM harus juga memperhatikan nasib petani dan nelayan terdampak.

Zainul mengatakan kenaikan harga BBM ikut menyebabkan harga pupuk dan bibit ikut naik. Begitupun harga BBM untuk nelayan juga naik.

“Harga pupuk misalnya per sak seberat 50 kilgram yang sebelumnya sebesar 600 ribu, kini berkisar satu jutaan,”kata Zainul.

Dia kemudian menjelaskan penanganan dampak inflasi itu dalam APBD-P 2022 dialokasikan sebesar Rp 4 miliar, dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 134 tahun 2022.

Alokasi anggaran yang diajukan Pemkot Ternate itu sudah disertai item kegiatannya, namun tak mengakomodir sektor pertanian dan perikanan.

“DPRD minta diberikan juga untuk sektor riil untuk sektor pertanian dan perikanan. Jadi nelayan dan petani juga harus dapat perhatian dari anggaran alokasi 4 miliar ini,” tutur Zainul.

“Teknisnya kita serahkan ke dinas terkait untuk mengatur seperti apa bentuk kegiatannya, karena dinas yang mengetahui pasti data petani dan nelayan di Ternate. Untuk pertanian ke Dinas Pertanian dan untuk nelayan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.”

Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan itu bisa saja ditangani dalam bentuk subsidi, misalnya pengadaan pupuk dan bibit untuk petani atau subsidi BBM untuk kebutuhan nelayan. Nilai anggarannya dia serahkan ke eksekutif untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Dijelaskannya bahwa alokasi Rp 4 miliar untuk penanganan dampak inflasi itu itu sendiri meliputi: Program Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.400.000.000, dengan rincian program dan kegiatan Warung Mama sebesar Rp 400 juta, Ojeg Andalan Rp. 900 juta, pelaku komunitas kreatif (pelaku usaha ekonomi kreatif/home industri) Rp. 100 juta, program penciptaan lapangan kerja Rp. 1,2 miliar, dengan Rp 200 juta untuk pengadaan alat pertukangan.

Pemkot juga mengajukan Program Pembuatan TPS Tematik untuk 5 kecamatan di Pulau Ternate, dengan nilai Rp 1 miliar. Tetapi DPRD Kota Ternate meminta dialihkan menjadi program bantuan sosial seperti operasi pasar pada tiga kecamatan, yakni Hiri, Moti dan Batang Dua, serta angkot dan nelayan. Usulan DPRD itu disetujui.

Berikutnya Program Perlindungan Sosial lainnya, dengan nilai anggaran Rp 1,4 miliar, terdiri dari pemberian subsidi listrik sebesar Rp 1 miliar dan Operasi Pasar sebedar Rp 400 juta.

APBD-Perubahan 2022 sendiri telah disahkan DPRD Kota Ternate melalui paripurna yang berlangsung pada Rabu malam, 28 September 2022.

Dalam APBD-P yang disahkan itu, Pendapatan Daerah yang sebelumnya dalam APBD induk 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.010.373.921.078, dalam APBD-P menjadi Rp 1.005.973.980.534.
Sedangkan Belanja Daerah yang dalam APBD induk 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.010.373.921.078, menjadi Rp 1.020.296.528.877, atau naik sebesar Rp.9.922.607.799.

Artikel ini telah dibaca 71 kali

Baca Lainnya

Dinsos Ternate Bawa Satu Pasien ODGJ ke RSJ V.L Ratumbuysang

16 Mei 2024 - 18:25 WIT

Ratusan Pasangan di Halsel Ikut Nikah Massal

15 Mei 2024 - 08:04 WIT

Nakertrans Halsel : Ketiga Karyawan PHK Itu Tidak Taat Aturan

12 Mei 2024 - 12:50 WIT

Siap Lahan 1 Hektar, Bupati Bassam Usul Bangun Perpustakaan

27 April 2024 - 09:31 WIT

Bupati Bassam Promosikan Pariwisata Halsel Melalui Podcast Kompas

25 April 2024 - 17:35 WIT

Eks Kantor Bupati Halsel Terbakar

21 April 2024 - 14:02 WIT

Trending di News