TERNATE – Setiap hari dia masih masuk kantor seperti biasanya di kantornya di Diknas Kota Ternate, meski empat bulan terakhir dia dan rekan-rekannya sesama PTT di Diknas Kota Ternate yang berjumlah 542 orang belum menerima gaji mereka. Dia masih bisa berkantor karena memiliki sebuah kendaraan roda dua, tetapi agar bisa ke kantor, dia setiap hari harus meminta uang bensin sebesar Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu pada ibunya, yang setiap hari berjualan Cilok di sebuah sekolah di Kota Ternate.
Kesulitan demi kesulitan dia dan ratusan rekan-rekannya mulai rasakan sejak gaji honorer mereka tak dibayarkan dan tak jelas kapan akan dibayarkan oleh Diknas Kota Ternate.
“Saya ada motor, cuman doi minya yang tarada karena so Tiga bulan saya tara ambel gaji ni,” katanya.
“Ajus bilang di saya, ngana ini so tara dapa gaji suda ? Kemudian saya bilang gaji so Tiga bulan ini saya bolom ambel. Saya juga sebenarnya malu hati lagi minta doi di orang tua tarus. karena saya ada kerja.”
Sebagai PTT dengan ijasah SMA, dia setiap bulannya menerima honor sebesar Rp 900 ribu.
Duit itu sebagian dia serahkan pada ibunya untuk membeli kebutuhan di rumah.
Awal Oktober lalu, sepeda motornya rusak karena oli kering, lantaran tak pernah diganti. Akibatnya beberapa komponen di dalam mesin ikut rusak.
Beruntung adiknya yang sehari-hari bekerja di pangkas rambut memberinya pinjaman uang sebesar Rp 1.500.000 untuk memperbaiki kendaraan.
“Ade pe doi itu 1,5 juta untuk ganti alat-alat di dalam mesin samua. Sebenarnya biaya kerusakan itu hanya 1,2 juta cuman saya pinjam kase lebe supaya pake untuk doi minya ke kantor,” tuturnya.
Dia mengaku sudah menjadi PTT di Diknas Kota Ternate selama 11 tahun, dan baru kali ini pembayaran gaji itu mengalami tunggakan, bahkan hingga berbulan-bulan.
Keadaannya masih lebih baik karena masih bujang. Rekan-rekannya yang sudah berkeluarga mengalami situasi yang lebih rumit karena harus membiayai anak istri akibat kerja tanpa gaji selama 4 bulan.
“Bahkan tong mo beli roko me sotara bisa, kadang sampe baku pinjam doi 100 ribu atau 50 ribu deng tamang-tamang di kantor,”ujar seorang rekannya.
Keduanya dan rekan-rekannya mengatakan, bulan Agustus 2022, atasan mereka, Kadis Pendidikan Kota Ternate, Muslim Gani menyampaikan bahwa tunggakan gaji itu akan dibayarkan setelah diakomodir dalam APBD-Perubahan 2022.
Tapi karena merasa tak ada kejelasan, para PTT itu akhirnya melakukan aksi mogok kerja pada hari Selasa, 1 November 2022.
Seorang PNS Dinas Pendidikan Kota Ternate membenarkan honor PTT berijasah SMA dan D3 sebesar Rp 900 ribu/bulan, sedangkan berijasah sarjana sebesar Rp 1,1 juta/bulan. Sumber ini mengungkapkan, dana yang dikeluarkan oleh Diknas Kota Ternate membayar gaji PTT adalah sebesar Rp 500 juta lebih setiap bulannya.
“Pokoknya sudah mau 4 bulan ini belum bayar itu berarti ada 2 miliar lebih anggaran untuk honor PTT yang belum terealisasi,” jelasnya.
Dia juga menambahkan, untuk jumlah PTT-nya sendiri sebanyak 542 orang yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Kota Ternate, itu terdiri dari para guru di sekolah, pegawai UPTD Disdik di kecamatan, sampai PTT di Kantor Dinas Pendidikan.
Ditemui untuk dimintai tanggapannya mengenai aksi mogok itu, usai menghadiri pelantikan pejabat eselon tiga dan eselon empat di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa 1 Novembeer 2022, kemarin, Muslim berkata dengan nada sinis.
“Kalau saya tidak mau berkomentar bakiapa, saya bayar pajak kong,” ketus Muslim pada wartawan, kemudian berlalu.
Sementara itu, melengkapi aksi mogok itu, malam tadi belasan PTT memasang spanduk dan menempelkan sejumlah pamflet dari karton manila. Spanduk yang dibentangkan di depan kantor bertuliskan: Kapan kami dibayar?
Sedangkan pamflet dari karton manila ditempelkan di pintu masuk Kantor Diknas dan berisi tulisan: Pak Wali tolong ganti Kadisdik karena dia mo kase barenti pa torang PTT. Pamflet lainnya berisi tulisan: PTT SK Wali Kota, bukan SK Kadis. Sampai di sini, faham?
Beberapa PTT mengatakan rencana Kadis Pendidikan Muslim Gani memberhentikan PTT itu disampaikan kemarin sore. Saat Muslim disebutkan bertanya pada PNS di kantornya:
“Paitua yang tanya ngoni kerja tanpa PTT bole ka tarada. Kalau bole nanti dia (Kadis) kalao usulkan ke wali kota kase berenti PTT samua, la PNS yang kerja samua. Pertanyaan itu dia (Kadis) tanya sampe dua kali,” jelas mereka.
Kadis Pendidikan Muslim Gani membantah saat hal ini dikonfirmasikan padanya. “Mana ada kepala dinas yang punya kewenangan untuk memecat, saya tidak punya kewenangan sama sekali, yang punya kewenangan adalah Wali Kota sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Makanya saya tidak mau menanggapi isu-isu yang berkembang di luar,” kata Muslim, saat dikonfirmasi pagi tadi.
Dia menganggap spanduk dan pamflet-pamflet itu sengaja dipasang oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Foto : Istimewah/Kepala-Dinas-Pendidikan-Kota-Ternate Muslim Gani
Kepada wartawan usai melakukan rapat dengan Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly dan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Ternate, Mohdar Din untuk mencari solusi pembayaran honor PTT, Muslim Gani kemudian mengatakan bahwa seharusnya pembayaran PTT ini telah diakomodir dalam APBD-P 2022, karena honor PTT sebelumnya dirancang hanya 6 bulan dalam satu tahun.
“Yang jelas akan terbayar, ada di dalam APBDP, hanya saja ada evaluasi di provinsi,” jelas dia.
Dia mengatakan akan mengupayakan pembayaran tunggakan, khusus PTT di Kantor Disdik akan dilakukan pada hari ini.
Dia membenarkan dalam satu bulan anggaran pembayaran untuk 542 honor PTT di lingkup Disdik sebesar 500 juta lebih per bulan.