TERNATE – Beban biaya pendidikan untuk orang tua siswa yang anaknya masih menempuh pendidikan di SD dan SMP di Kota Ternate pada tahun 2023 diperkirakan akan makin berat. Sebab Pemkot Ternate melalui Dinas Pendidikan menghapus dana BOS Daerah (BOSDA), yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp 6,9 miliar. DPRD Kota Ternate mengungkapkan, penghapusan dana BOSDA itu tanpa penjelasan sama sekali.
Kenyataan itu diungkap oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Fachri Badar. Dia mempertanyakan keberpihakan Pemkot Ternate terhadap kelangsungan pendidikan dasar di Kota Ternate.
“Kenapa di tahun lalu berjalan normal-normal saja, kok di tahun ini berbeda,” cetus dia.
Fachri mengatakan dana BOSDA membantu memperbaiki pelayanan pendidikan. Dana itu misalnya bisa digunakan untuk membayar tenaga guru yang belum memiliki NUPTK dan membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan sarana belajar, seperti buku, seragam dan lainnya.
“Bosda ini kalau ditiadakan itu sangat mengganggu juga sebenarnya,”lanjut dia.
Karena itu dia meminta Pemkot Ternate mempertimbangkan lagi untuk mengakomodir kembali dana itu dalam APBD 2023.
Tahun ini, alokasi dana BOSDA dialokasikan sebesar Rp 6,9 miliar. Yakni untuk SD dan SMP negeri, sebesar Rp 5.208.480.000, dan untuk SD dan SMP swasta sebesar Rp. 1.769.940.000.
“Jadi totalnya kurang lebih di angka 6,9 miliar,”ungkap Fachri.
Dia mengaku DPRD Kota Ternate telah mempertanyakan apa alasan dana BOSDA itu dihapus dalam usulan RAPBD 2023, namun Dinas Pendidikan Kota Ternate sama sekali tak memberi penjelasan.
Fachri mengatakan, jika Pemkot Ternate beralasan memangkas anggaran karena realisasi PAD yang ditargetkan sebesar Rp 154 miliar pada tahun 2022, hingga bulan November 2022 baru tercapai Rp 88 miliar, maka alasan seperti itu pun tak bisa dipakai untuk mengesampingkan urusan pendidikan sebagai urusan prioritas.
“Kami sangat memahami kondisi begini, tapi alangkah baiknya program atau kegiatan yang sifatnya urgen, harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah,” ucapnya.
Selain itu dia juga mengungkapkan, anggaran operasional Puskesmas pun ikut dipangkas. Dana yang semula sebesar Rp 1 miliar, kemudian dipangkas tinggal Rp 500 juta lebih, yang menurut dia dana sebesar itu hanya mampu menangani operasional Puskesmas antara 2-3 bulan saja, sehingga pasti akan sangat mengganggu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang berobat ke Puskesmas.
“Ketika kami bertanya ke pada mereka (Dinkes) 500 juta ini digunakan bisa maksimal ? Mereka (Dinkes) sampaikan, ini hanya beberapa bulan sudah selesai.”
Terpisah, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate, Mahmmud Samad ketika dikonfirmasi menjelaskan, Dana BOSDA tak diakomodir karena pagi anggaran Dinas Pendidikan Kota Ternate yang diberikan kepada Diknas Kota Ternate, tidak memadai.
“Memang Bosda penting untuk diakomodir, cuman tong (Disdik) pe anggaran sebagian besar lari ke DAK fisik dan DAK nonfisik, gaji pegawai,” ungkap dia.
Karena keterbatasan pagu anggaran itu, maka kata dia, jika dipaksakan mengakomodir Dana BOSDA, akan mengganggu operasional dinas. Karena itu, terpaksa Dana BOSDA ditiadakan.
Dia kemudian merinci, pada tahun 2023, Diknas Kota Ternate mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp 270 miliar. Meliputi gaji pegawai sebesar Rp 175 miliar, DAK fisik dan non fisik Rp 80 miliar lebih dan gaji PTT sebesar Rp 7 miliar lebih.
“Jadi, kurang lebih tinggal 9 miliar lebih itu harus dikelola Dinas Pendidikan untuk operasional,”kata Mahmud.
