TERNATE – Selain dimeriahkan dengan rangkaian sejumlah kegiatan, puncak peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum diperingati jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara melalui upacara Hari Bakti di halaman Kantor Dinas PUPR Malut di Sofifi, pada hari Senin 5 Desember 2022.
Kepada wartawan setelah upacara itu Kadis PUPR Malut Saifuddin Djuba menegaskan pentingnya kerja kolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastruktur di wilayah Maluku Utara.
Dia mengatakan kerja kolaborasi itu sejalan dengan tema Hari Bakti Pekerjaan Umum, yakni sigap membangun negeri. “Kolaborasi sangat penting untuk mewujudkan target pembangunan infrastruktur di Maluku Utara,”kata Saifuddin.
Dia kemudian menjelaskan enam fokus pembangunan Maluku Utara yang menjadi kosentrasi Dinas PUPR Maluku Utara.
Yang pertama adalah pembangunan irigasi yang saat ini sudah mencapai 47 persen dari target RPJMD tahun 2024 sebesar 45 persen. “Ini berarti kita sudah melewati,” ujar dia
Perayaan Ramah Tamah HARBAK PU ke 77 Di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara
Berikutnya pembangunan air bersih. Saat ini progresnya sudah mencapai 79,21 persen. “Sementara target RPJMD itu 82 persen. Ini kita harus sama-sama berkolaborasi untuk bisa membangun kebutuhan air minum untuk masyarakat di Maluku Utara.”
Yang ketiga adalah pembangunan fasulitas sanitasi untuk kesehatan masyarakat. Dia menjelaskan pembangunan fasilitas sanitasi itu misalnya berupa sistem pengolahan air limbah. Saat ini progres pembangunan fasilitas sanitasi itu sudah mencapai 74,80 persen dari target RPJMD tahun 2024, yakni 82 persen.
Kemudian pembangunan jalan dengan volume 1.276 kilometer, dan hingga saat ini progresnya 45 persen.
“Saya yakin dan percaya insya Allah di 2024 kemantapan jalan ini kita bisa capai 65 persen sesuai terget RPJMD.”
“Karena sementara ini pembangunan infastruktur jalan yang menghubungkan antara desa dengan kecamatan, dan antara kabupaten dengan kota dengan pola Multy Years.”
Dia menjelaskan kewenangan Pemprv Malut dalam pembangunan jalan hanya sebesar 65 persen, sedangkan kewenangan pemerintah pusat sebesar 75 persen.
“Jadi tentunya sama-sama dengan BPJN (Balai Penanganan Jalan Nasional) Malut, mudah-mudahan bisa kita capai target angka tadi,” imbuhnya.
Fokus kelima adalah revisi RTRW, yang dia targetkan sudah akan di-Perdakan pada tahun 2023.
Fokus keenam adalah berkaitan dengan tenaga ahli atau tenaga terampil, dimana saat ini jumlah tenaga berkompeten yang tercatat sebanyak 1.203 orang.
Dia berharap enam fokus itu akan terealisasi melalui kolaborasi Dinas PUPR Malut dengan Balai Penanganan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BPPW) Malut, dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Malut.
