TERNATE – Janji pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 800 miliar dalam APBN tahun 2023 untuk percepatan pembangunan infrastruktur ibukota Sofifi rupanya hanya sebuah Prank.
Sebab dana yang dijanjikan itu ternyata tak dialokasikan dalam APBN 2023.
Hal itu setidaknya terungkap melalui penjelasan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Herdianto Arifin, pada hari Senin 5 Desember 2022.
“Masalahnya belum ada dana, kita tunggu pendanaannya dulu,”kata Herdiantor menjawab diahinews.com yang menanyai kejelasan rencana pelebaran dari Sofifi hingga ke Bandara Loleo, sebagaimana yang mencuat dalam pembahasan tim Kemenko Marivest dengan instansi terkait di Maluku Utara sekitar bulan Agustus lalu.
Herdianto menjelaskan nominal Rp 800 miliar yang direncanakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Kota Baru Sofifi itu, diantaranya berupa pelebaran jalan ke arah kantor gubernur dengan nilai Rp 160 miliar, jalan dari Oba menuju Kusu senilai Rp 70 miliar, jalan Sofifi-Loleo sepanjang 25 kilometer dengan nilai Rp 80 miliar. Item pekerjaan lainnya dia tak ingat.
“Kalau kita pelebaran jalan menuju Bandara Loleo, kemudian dua jalur di Sofifi belakang sampai ke Kusu Oba Utara ke arah Kantor Gubernur. Tnggal dananya aja kita belum dianggarkan,” kata dia.
Khusus jalan Sofifi-Loleo, yang sudah dibangun oleh BPJN Maluku Utara baru 3 kilometer. Dana yang dibutuhkan untuk ruas jalan sepanjang 25 kilometer itu mencapai Rp 80 miliar karena jalan yang dibangun terdiri dari dua jalur dan berada di atas tanah rawa.
Herdiantor kemudian mengungkapkan bahwa dalam BPJN Maluku Utara hanya mendapat alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan di Maluku Utara. Total panjang ruas jalan di Maluku Utara yang menjadi tanggungjawab BPJN Malut adalah 1.200 kilometer.
Untuk diketahui, pada tanggal 24 Agustus lalu rencana pembangunan infrastruktur ibukota baru Sofifi itu pembahasannya dikoordinir oleh tim dari Kemenko Marivest. Tim terkait bahkan sudah turun melakukan peninjauan lapangan dan kemudian menggelar rapat bersama OPD di Pemprov Malut dan instansi terkait lainnya dan meminta untuk menyiapkan seluruh dokumen perencanaan, dengan janji akan diakomodir dalam APBN 2023.
