TERNATE – Kadis Perhubungan Kota Ternate mengaku pembangunan lapak di sisi Selatan ruang tunggu terminal Gamalama telah dikoordinasikan ke Wali Kota Ternate: M Tauhid Soleman. Pernyataan ini membantah penegasan yang dua hari sebelumnya disampaikan Wali Kota Ternate kepada media bahwa sikapnya sebagai Wali Kota masih sama seperti saat meresmikan ruang tunggu terminal tersebut pada 20 Desember 2022 lalu.
“Tetap harus sama yang dulu diresmikan, saya tegaskan itu,” ujar Tauhid, dua hari lalu.
Tauhid bahkan menegaskan dirinya tak segan mencopot siapa saja yang berani mengizinkan pembangunan lapak di sekitar ruang tunggu terminal tersebut.
Penegasan Wali Kota itu dimentahkan oleh Kadis Perhubungan; Mochtar Hasyim saat mengundang media ke kantornya hari ini, Selasa 13 Juni 2023.
Mochtar mengaku, pembangunan lapak yang dipolemikkan itu sebenarnya sudah dikoordinasikan kepada Wali Kota; M Tauhid Soleman.
Mochtar mengaku apa yang dia lakukan sebenarnya menindaklanjuti perintah Wali Kota untuk menertibkan lapak buah untuk diubah posisinya menghadap ke dalam terminal.
Sementara di belakang lapak buah itu, saat ini terdapat 36 lapak, secara otomatis lapak buah akan mengisi tempat 36 lapak itu, dan 36 lapak itu dipindahkan ke sisi selatan ruang tunggu terminal Gamalama.
Mochtar mengaku dalam koordinasi itu Wali Kota mengembalikan opsi atas masalah itu kepada Dishub sebagai instansi teknis.
“Sudah disampaikan, beliau bilang harus cari solusi, maksudnya beliau kembalikan ke opsi yang diambil OPD teknis,” kata Mochtar.
Pembangunan ruang tunggu itu sendiri menurut dia akan dilakukan secara bertahap.
Menjawab apa alasannya membiarkan pedagang membangun lapak dengan biaya sendiri, dia menjawab bahwa Dishub lapak bagi pedagang buah dalam terminal itu memang menjadi kewajiban Dishub, tetapi sejumlah pedagang berkeinginan membangun lapaknya dengan biaya sendiri sebelum dilakukan penertiban.
Biaya yang dikeluarkan untuk membangun lapak itu akan diganti oleh Dishub.
“Jadi barang ini memang agak rumit, sehingga torang (Dishub) cari dia punya formulasinya sehingga timbul pemikiran Dishub di sisi selatan ruang tunggu itu, yang terpenting pedagang ini tidak keluar dari terminal,” tutur dia.
Mochtar mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Ternate dibebani target PAD sebesar Rp 600 juta pada tahun ini untuk memanfaatkan kawasan dalam terminal Gamalama Ternate.
Target sebesar itu menurut dia tak bisa dicapai kalau hanya berharap pada penarikan retribusi di pintu masuk Terminal Gamalama, sehingga perlu pendapatan dari fasilitas pendukung arau sewa lapak dalam terminal.
Dia juga menepis pengakuan Dewi, salah satu warga yang mengaku telah mengeluarkan duit Rp 20 juta untuk membangun lapak di samping Selatan ruang tunggu Terminal Gamalama bahwa lapak yang dia bikin itu akan diserahkan kepada Dharma Wanita Dishub untuk dikelola. Dewi sebelumnya mengaku pembangunan lapak itu dilakukan berdasarkan perintah Kadishub melalui Kepala Terminal Gamalama.
“Nda, nda, nda ada seperti itu,” tepis Mochtar.
Sebelumnya para sopir mengatakan pembangunan lapak itu mendapat penolakan sebagian besar para sopir.***