TERNATE – Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (DIsperkimtan) mengalokasikan anggaran Rp 3,4 miliar untuk ganti rugi lahan Kantor Bappelitbanda Kota Ternate, lahan Kantor Lurah Maliaro, dan lahan Kantor Camat Pulau Ternate.
Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Tonny S Ponto melalui Kepala Bidang Pertanahan, Nasrul Z Andili mengatakan, anggaran itu melekat dalam APBD induk 2024 itu akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi lahan yang sudah memiliki putusan inkrah.
“Yang torang prioritaskan pembayaran santunan ganti rugi ini untuk lahan yang sudah inkrah di pengadilan, jadi itu Kantor Bappeda (Bappelitbangda), Kantor Lurah Maliaro, dan Kantor Camat Pulau Ternate di Kelurahan Jambula,” jelas Aco sapaan akrab Nasrul Z Andili.
Khusus lahan di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Pemkot harus membayar ke pemilik lahan sebesar Rp 2,8 miliar, namun baru dipanjar Rp 1,4 miliar. Sementaran lahan Kantor Lurah Maliaro telah dibayar lunas sebesar Rp 360 juta.
Untuk pembayaran Kantor Camat Pulau Ternate itu sebesar Rp 1,1 miliar, namun baru dibayar Rp 800 juta. Nilai ganti rugi lahan sendiri ditentukan oleh tim penilai dari Kementerian Keuangan.
Dia menambahkan, dana Rp 3,4 miliar itu setelah dibayarkan untuk tiga bidang tanah itu, masih tersisa dana sebesar Rp 800 juta lebih. Dana sisa itu adalah Pokir anggota DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu, untuk pembebasan lahan seluas 7000 meter persegi untuk pekuburan umum di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan.
Akan tetapi, pembebasan lahan pekuburan itu sampai saat ini masih menunggu proses pengukuran lahan oleh kantor pertanahan Kota Ternate.*
