TERNATE –Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara menilai Empat paslong Gubernur Maluku Utara tak punya komitmen terhadap penyelamatan lingkungan. Direktur Walhi Malut, Faisal Ratuela, mengatakan tak ada Paslon yang benar-benar menyoroti penyelamatan lingkungan hidup, utamanya di daerah yang masuk kategori pulau-pulau kecil seperti di Gebe, Halmahera Tengah dan daerah-daerah lainnya di Maluku Utara.
“Saya pikir jelas visi misi yang dipublikasikan dari empat bakal calon ini tidak satu pun berbicara terkait dengan penyelamatan lingkungan hidup di Maluku Utara,”kata Faisal, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Perlindungan Keamanan Pembela HAM, di sebuah Kedai Kopi di Kota Ternate, Kamis 31 Oktober 2024.
“Karena yang terlihat hanya bagaimana cara mendorong percepatan pembangunan yang menurut hemat Walhi justru melanjutkan proses penghancuran terhadap ekosistem ekologis.”
Menurutnya, jargon yang dibuat para Paslon seperti membuka lapangan kerja, dan pendidikan justru tidak berkesinambungan apabila kondisi ekologis menjadi lebih buruk alias rusak.
“Ketika kita bicara tentang ekologis, berarti bicara ekosistem lingkungan, baik itu darat maupun laut. Apalagi Maluku Utara yang 78 persen adalah wilayah laut maka orientasi pembangunan harus diletakkan pada visi misi yang dapat menyelamatkan ekosistem ekologis yang saat ini sudah berada pada level krisis,”katanya.
“Karena, dari peta investasi terutama proyek Strategis Nasional berdampak terhadap krisis pangan di Maluku Utara, yakni krisis air dan udara yang sudah nyata.”
Faisal mengatakan bahwa Walhi secara tegas menyatakan para Paslon tidak memiliki visi lingkungan antargenerasi, karena hanya membicarakan kehidupan saat ini.
“Kami pastikan kalau masalah lingkungan ini tidak dilihat secara serius maka generasi berikutnya akan merasakan kondisi lingkungan yang makin parah, dimana mereka akan merasakan keterancaman lingkungan dari aspek kesehatan,”tegas Faisal
Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari tren Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Maluku Utara yang makin tinggi, terutama masyarakat di lingkar tambang akibat masifnya industri ekstraktif, termasuk kasus korupsi seputar proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara ugal-ugalan.
Menurut dia, visi misi Paslon harusnya bersentuhan langsung dengan proses perbaikan kualitas lingkungan karena menentukan nasib Maluku Utara lima tahun ke depan.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan, perlu adanya visi misi yang bersentuhan langsung dengan keadilan ekonomi antargenerasi, dimana kebijakan yang dibuat nanti ketika terpilih dapat menjamin kehidupan generasi yang akan datang.”
Dia menambahkan, pengelolaan SDA di Maluku Utara hanya berbasis pada industri ekstraktif, dan pembangunancara yang instan: hanya memberi pendapatan 5 tahun, dan setelahnya memberi dampak jangka panjang pada generasi mendatang.
“Ini sudah jelas, karena dari amatan kami, bahwa akan terjadi naiknya ‘pengasaman’ air laut dan itu berdampak pada bagaimana sumber pangan Maluku Utara yang orientasi pendapatannya di nelayan. Dampak dari pengasaman air laut itu disebabkan karena krisis iklim akibat masifnya proses pertambangan di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku Utara,” bebernya.
“Nah tidak ada kandidat satupun yang bicara soal ini, bahwa kedepan Maluku Utara itu akan terjadi kiamat di Pulau Kecil.” (Umam)