TERNATE –Mengawali reses perdana sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Maluku Utara periode 2024-2029, Hasby Yusuf, Sabtu malam; 2 November 2024, di Istana Kafe, Ternate, melakukan pertemuan sekitar 3 jam dengan perwakilan organisasi kemahasiswaan .
Hasby menyampaikan bahwa pertemuan dengan OKP itu untuk menggali aspirasi di Maluku Utara tentang beberapa isu yang menjadi kemitraannya di Komisi III DPD RI, yakni kesehatan, pendidikan, keagamaan, kepemudaan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang pendidikan, dia mengatakan bahwa aat ini yang dibutuhkan masyarakat Maluku Utara ialah kebijakan yang terfokus dari pemerintah, terutama pada sektor pendidikan. “Misalnya, tadi yang diangkat soal beasiswa yang hari ini semakin menurun. Karena itu tanggung jawab negara untuk melihat alokasi khusus beasiswa, kemudian UKT (Uang Kuliah Tunggal),”ujar dia.
Apalagi menurutnya, Presiden terpilih Pak Prabowo telah menjanjikan bahwa biaya pendidikan dan kuliah akan digratiskan sehingga biaya pendidikan pasti berkurang. Olehnya ia memastikan akan mengawal kebijakan tersebut.
Dia menambahkan bahwa perusahaan tambang di Maluku Utara juga harus memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan dan kesehatan di Maluku Utara.
“Karena berdasarkan hasil penelitian Disertasi dari Menteri ESDM bahwa perusahaan tambang melalui hilirisasi di Malut diketahui tidak memberikan dampak terhadap pendapatan daerah, adanya pencemaran lingkungan hidup, serta tidak berdampak pada pengusaha lokal,”bebernya.
Hasby menyampaikan, isu yang dimasukkan juga menyangkut jumlah anak putus sekolah yang kurang perhatian pemerintah. Selain itu persoalan serapan tenaga kerja asal Malut yang bekerja di tambang, dimana Balai Latihan Kerja (BLK) mesti difungsikan untuk melakukan sertifikasi pada pekerja lokal.
Dia juga akan meminta kepada pemerintah pusat agar adil dalam Dana Bagi Hasil sektor pertambangan, yang menurut dia jatah untuk Maluku Utara terlalu kecil.
“Kita ini negeri berdaulat dan berkontribusi terhadap Republik ini. Karena itu saya berharap narasi bagi hasil itu perlu diubah, narasinya bagi kemakmuran. Karena kita ingin menjawab kemakmuran lewat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Baik lewat kebijakan korporasi pertambangan maupun kebijakan pemerintah daerah,”katanya.
Hasby juga menyatakan, akan ikut mendorong pemekaran Obi, Sofifi, Wasilei Gebe, Gane, Loloda, dan Galela. Karena itu selaku Senator, dia akan meminta pemerintah pusat mencabut moratoriun pemekaran, karena pemekaran menurut dia menjadi salah satu pintu untuk kemajuan dan kesejahteraan.
“Gane tidak akan pernah maju kalau tidak ada pemekaran, Obi tidak akan pernah maju. Karena itu harus dimekarkan,”katanya.(Umam)
