JAKARTA—Anggota DPD RI Maluku Utara, Selasa 3 Desember 2024 memanfaatkan forum Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPD RI dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, wakil menteri & jajaran Dirjen Kemendiktisaintek, untuk menyampaikan sejumlah masalah pendidikan tinggi di Maluku Utara yang harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Dalam Raker itu Hasby menyampaikan 15 poin masalah pendidikan tinggi di Maluku Utara.
“Alhamdulillah Pak Menteri akan memfokuskan perhatian pada Pembangunan dan pengembangan Universitas Negeri dan Swasta di Kawasan Timur Indonesia khususnya di Maluku Utara,”kata Hasby.
Masalah yang disampaikan itu adalah sebagai berikut:
- Proporsi alokasi dana Hibah Penelitian Dosen di Universitas Khairun Ternate dan kampus-kampusswasta di Maluku Utara harus ditingkatkan karena selama ini alokasi dana hibah penelitian dosen sangat kecil.
- Peningkatan jumlah Beasiswa dosen dan mahasiswa di Maluku Utara baik kampus negeri maupun swasta.
- Alokasi anggaran sarana prasarana pendukung pembelajaran agar Universitas dan kampus bisa dapat bersaing dengan kampus kampus di Bagian Barat Indonesia.
- Dengan jumlah mahasiswa Universitas Khairun yang berjumlah kurang lebih 17 ribu, Masjid Kampus daya tampung sangat sedikit karena itu perlunya pembangunan masjid kampus tidak sekedar fungsi ibadah tetapi juga ruang pembelajaran dan pembentukan karakter.
- Pembangunan Perpustakaan Universitas Khairun dan kampus di Maluku Utara yang lebih representatif dan futuristik sebagai sentral ilmu pengetahuan.
- Penyediaan fasilitas untuk fakultas kedokteran Universitas Khairun Ternate.
- Pembangunan gedung audotorium terpadu Universitas Khairun yang bersumber dari SBSN tahun 2026
- Kontribusi Industri Tambang belum maksimal dalam membantu pengembangan Kampus di Maluku Utara karena meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Diktisantek agar mendorong tanggung jawab Industri tambang untuk pendidikan tinggi.
- Perlu pemisahan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII antara Maluku dan Maluku Utara agar lebih memudahkan perguruan tinggi para dosen dalam mengurusi pelayanan administrasi pendidikan.
- Pembanguan kampus terpadu Universitas Khairun Ternate di Sofifi
- Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate.
- Perlu Kebijakan Tunjangan Kemahalan Dosen di Maluku Utara termasuk Remunerasi dan Tukin Dosen.
- Beasiswa Khusus anak yatim piatu yang masuk perguruan tinggi di Maluku Utara.
- Kebijakan UKT yang memberatkan mahasiswa harus ditinjau kembali dan penataan kampus kedinasan di bawah Kementerian dan Lembaga yang terlalu banyak menyerap anggaran pendidikan dibandingkan kampus-kampus negeri di wilayah Timur Indonesia.
- Kampus harus dijadikan sebagai institusi pendidikan yang demokratis, karena itu kebijakan apapun yang hanya menjadikan kampus sebagai alat kekuasaan segera ditinjau dan kembalikan kampus menjadi kampus yang benar-benar independen.
