TERNATE –49 unit rumah Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, akan segera ditempati oleh korban banjir bandang Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate. Proses ini tinggal menunggu penyerahan kunci kepada para penerima.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Kadisperkimtan) Kota Ternate, Tonny Sachruddin Ponto, pada Kamis 16 Jamuari 2025.
“Penyerahan kunci kepada para penerima akan dilakukan sambil menunggu informasi dari Jakarta. Terkait siapa yang akan meresmikan, bisa saja Wamen, Dirjen, atau Direktur dari Kementerian PUPR bersama Wali Kota. Kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut,” jelas Tonny.
Dia menjelaskan bahwa Huntap itu selesai dibangun pada akhir 2024, dan finishingnya dirampungkan pada awal Januari 2025.
Kamis, 16 Januari 2025, dinasnya melakukan sosialisasi kepada para calon penghuni.
Tonny juga menyinggung persoalan yang sempat mengemuka di kalangan warga. Dimana sebagian korban banjir bandang mendapat informasi bahwa pemerintah akan memberikan ganti rugi atas lahan dan rumah yang terkena dampak banjir.
Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi kepada pemilik rumah atau lahan terdampak banjir yang kini telah dibangun Sabo Dam. “Memang sempat terjadi perdebatan dalam sosialisasi karena warga mendapatkan informasi keliru dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, semua masalah ini berhasil diselesaikan dengan baik,” ujar Tonny.
Kini, para korban banjir bandang telah sepakat untuk menempati Huntap yang dibangun di atas lahan seluas 2,6 hektare. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Ternate, dengan total anggaran sebesar Rp17 miliar. Pekerjaan fisik dilakukan oleh CV Ninya Kaya.
Banjir bandang yang melanda Rua pada 25 Agustus 2024 lalu menyebabkan kerusakan besar dan membuat warga kehilangan tempat tinggal. Dengan adanya Huntap ini, pemerintah berharap para korban dapat segera melanjutkan hidup dengan kondisi tempat tinggal yang lebih layak dan aman.
Peresmian Huntap diharapkan menjadi langkah penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan solusi bagi masyarakat terdampak bencana.
