TERNATE –Pemkab Pulau Taliabu menyampaikan bahwa angka kematian ibu dan anak di kabupaten tersebut cukup tinggi dalam kurun tahun ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Bappeda Kabupaten Pulau Taliabu; Silfester S Wandann, dalam Musrenbang tingkat Provinsi Maluku Utara, membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berlangsung pada hari Senin, 6 Agustus 2024, di Bela Hotel, Ternate.
Dia menyampaikan bahwa Kemenkes RI menetapkan Rumah Sakit rujukan Pemkab Taliabu adalah RS Chasan Bosoiri Ternate, sedangkan perjalanan ke Ternate melalui laut membutuhkan waktu hingga dua hari, padahal pasien harus mendapat penanganan cepat.
“Makanya ada antisipasi kami dengan merujuk ke Kabupaten Banggai padahal itu sudah masuk dalam Provinsi Sulawesi Tengah,”ungkapnya.
Ia membeberkan, RSUD Bobong sampai sekarang masih tipe D sehingga belum ada kerjasama dengan BPJS. Akibatnya banyak masyarakat Taliabu yang memilih terdaftar sebagai anggota BPJS di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah.
“Karyawan tambang di Taliabu sekitar 1.600 itu mereka masih terdaftar sebagai anggota BPJS di Luwuk Banggai karena kualitas layanan kesehatan kita yang masih tertinggal, Nah ini kan rugi sebenarnya kalau kita bicara terkait kepesertaan BPJS,”ucapnya.
Pihaknya mencatat angka kematian ibu dan anak di Taliabu selama 2024 sudah kurang lebih sebanyak 8 sampai 9 orang. Padahal angka kematian ibu dan anak sesuai standar pelayanan kesehatan minimal harus ditekan hingga diangka 0.
Silfester mengharapkan lewat pembahasan RPJPD Provinsi nantinya bisa menjadi perwujudan kolaborasi dan sinkronisasi. Karena Taliabu adalah bagian integral dari Provinsi Maluku Utara sehingga perencanaan dari kabupaten harus ada penyelarasan.
“Sehingga dokumen perencanaan RPJPD ini bisa menjawab masalah-masalah sosial yang ada di kabupaten,”tandasnya.(Umm)
